 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka Penyampaian Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025, Kamis (23/4/2026).
Momentum ini sekaligus menandai pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulut.
Gubernur Yulius pada kesempatan itu memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran legislatif, khususnya Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, yang telah membedah capaian kinerja pemerintah secara teliti.
Menurutnya, rekomendasi tersebut merupakan bentuk pengawasan konstruktif demi meningkatkan kualitas pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
Menanggapi catatan strategis DPRD, Gubernur menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut akan memprioritaskan empat pilar utama pembangunan kedepan:
Pertama, penguatan pelayanan dasar. Di sektor pendidikan, fokus tertuju pada pemerataan kualitas dan sinkronisasi data tenaga pendidik dengan formasi CASN/PPPK. Sementara di bidang kesehatan, pemprov berkomitmen mengoptimalkan alkes modern dan menjamin ketersediaan obat hingga ke pelosok, termasuk menjamin kesejahteraan tenaga medis di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Kedua, sektor ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Pemerintah berencana merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) serta memperluas kuota magang ke Jepang. Dari sisi lingkungan, pengawasan ketat terhadap izin limbah dan evaluasi reklamasi pasca-tambang menjadi agenda krusial.
Ketiga, urusan pilihan yakni kelautan dan pertanian. Gubernur mendorong transformasi digital dalam pendataan kelompok tani dan nelayan. Langkah ini diambil guna memastikan bantuan bibit unggul dan teknologi tepat sasaran untuk menekan angka kemiskinan di perdesaan.
Keempat, penunjang pemerintahan melalui akselerasi digitalisasi layanan publik di lingkungan Sekretariat Daerah demi transparansi dan tata kelola kepegawaian yang objektif bagi ASN maupun THL.
Gubernur Yulius juga menekankan bahwa hasil reses DPRD akan dijadikan referensi utama dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan.
Top ekektuif Sulut ini mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga semangat Mapalus (gotong royong) di tengah dinamika tantangan global.
"Kita harus bergerak cepat namun tetap dalam koridor aturan untuk menjawab harapan rakyat. Mari tingkatkan ritme kerja dan pertajam fokus pelayanan publik," tegasnya.
Diketahui, Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Victor Mailangkay, Ketua DPRD Sulut, Fransiscus A. Silangen, Pimpinan dan anggota DPRD Sulut, Forkopimda Sulut, pimpinan instansi vertikal serta pejabat dilingkup Pemprov Sulut. (*/ven)
