 |
| Gubernur Yulius Selvanus bersama Pengurs PWI Sulut Periode 2026-2031. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh menjaga kemerdekaan pers dan tidak antikritik terhadap kontrol sosial media massa.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri prosesi pelantikan dan pengukuhan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2026–2031 di Hotel Sintesa Peninsula, Manado, Rabu (13/5/2026).
Dalam momentum tersebut, Sintya Bojoh resmi mengukir sejarah baru sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi Ketua PWI Sulawesi Utara.
Menanggapi capaian ini, Gubernur Yulius memberikan apresiasi tinggi dan menaruh harapan besar agar struktur kepengurusan yang baru mampu bersinergi sebagai mitra strategis dalam mengawal program pembangunan di Bumi Nyiur Melambai.
Di hadapan ratusan insan pers, top eksekutif Sulut ini menggarisbawahi krusialnya fungsi wartawan profesional dalam membentengi masyarakat di tengah hantaman disrupsi informasi digital.
Dirinya mengimbau seluruh jurnalis, terutama yang berhimpun dalam wadah PWI, untuk memperkuat penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada setiap produk pemberitaan yang dipublikasikan.
"Saya tegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak alergi terhadap kritik. Kritik itu perlu sebagai kontrol sosial, asalkan disampaikan dengan data yang akurat, memahami konteks kebijakan, dan tetap mengedepankan etika," ujar Gubernur Yulius.
Mantan perwira tinggi militer tersebut juga mengingatkan batas tegas dalam kebebasan berpendapat.
"Koreksi boleh, tapi jangan menghina," tambah orang nomor satu di Sulawesi Utara tersebut.
Sebagai langkah peningkatan kompetensi, Gubernur Yulius meminta awak media untuk memperdalam literasi terkait instrumen hukum dan anggaran daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta postur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Penguasaan materi ini dinilai krusial agar jurnalis mampu menghasilkan produk jurnalistik yang edukatif, mendalam, dan komprehensif bagi publik.
Selain itu, Pers dihimbau untuk senantiasa mengedepankan prinsip keberimbangan (cover both sides) demi menyajikan realitas informasi yang utuh.
"Insan Pers diharapkan menjaga keseimbangan. Jangan hanya fokus pada sisi negatif, tetapi memberitakan juga keberhasilan dan program positif pemerintah secara proporsional. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan optimis," tutupnya.
Diketahui, pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir. Turut hadir, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, para Kepala Perangkat Daerah serta sejumlah tokoh senior Pers Sulawesi Utara. (*/ven)
