 |
| Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dilingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Senin (1/6). Foto: Istimewa |
SANGIHE, Komentar.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dirangkaikan dengan Apel Bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Santiago, Rumah Jabatan Bupati Kepulauan Sangihe, Senin (1/6/2026) pagi.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), Bupati Michael Thungari yang juga memimpin langsung jalannya upacara sekaligus menjadi momentum penguatan kinerja birokrasi dan refleksi ideologi bangsa tersebut.
Dalam upacara yang mengusung tema "Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia" ini, Bupati Thungari membacakan amanat tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), Yudian Wahyudi.
"Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan membumi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Thungari mengutip pidato Kepala BPIP.
Lebih lanjut, ia menegaskan peran vital Pancasila sebagai jangkar moral di tengah ketidakpastian global serta pesatnya perkembangan teknologi saat ini.
Di luar esensi peringatan ideologi, Bupati Thungari memanfaatkan momentum ini untuk mengevaluasi total kinerja jajarannya. Ia memberikan apresiasi atas sinergitas perangkat daerah yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Kendati demikian, Thungari memberikan peringatan keras agar jajarannya tidak cepat berpuas diri karena esensi WTP harus berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat.
"Capaian WTP ini harus jadi motivasi peningkatan kualitas tata kelola keuangan. Saya berharap di tahun 2026 ini, indikator kesejahteraan rakyat seperti penurunan angka kemiskinan, berkurangnya pengangguran, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan perbaikan gini rasio terus digenjot. Raihan WTP akan sia-sia jika kesejahteraan rakyat belum tercapai," tegas Thungari.
Memasuki pertengahan tahun 2026, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diinstruksikan segera menyiapkan dokumen evaluasi program kerja guna mengukur efektivitas anggaran. Pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah juga diminta lebih proaktif, transparan, dan akuntabel dari tingkat pimpinan hingga staf.
Aspek pemerintahan desa ikut menjadi sorotan tajam. Pemkab Sangihe saat ini tengah bersiap menghadapi Pemilihan Kapitalaung (Kepala Desa) serentak di 118 kampung.
Guna mengantisipasi masa transisi, top eksekutif Sangihe ini memerintahkan OPD terkait untuk menjamin tidak adanya kekosongan kepemimpinan dengan menyiapkan ASN berkompeten dan berintegritas sebagai Penjabat (Pj) Kapitalaung.
Hal ini dinilai selaras dengan nilai Pancasila dalam menghadirkan tata kelola administrasi kampung yang profesional dan berpihak pada rakyat.
Pada bagian akhir arahannya, orang nomor satu di Sangihe ini secara tegas menyoroti masalah kedisiplinan ASN yang mengikuti kegiatan seremonial daerah. Untuk memperketat pengawasan, Ia memerintahkan pemberlakuan sistem absensi ganda mulai hari ini.
"Mulai hari ini, setiap upacara maupun apel, saya minta dibuatkan absensi manual khusus di luar absensi digital. Kehadiran ini harus dimonitor ketat oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing dan dilaporkan ke BKPSDM," pungkasnya.
Pada rangkaian upacara tersebut, Bupati Michael Thungari turut menyerahkan sejumlah dokumen penting dan penghargaan, di antaranya: Surat Keputusan (SK) Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, SK Pensiun dan Kenaikan Pangkat ASN, Hadiah bagi para pemenang Lomba Bertutur Tingkat Sekolah Dasar se-Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Upacara turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, pengawas, serta seluruh ASN baik PNS maupun PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. (Yansa)
