 |
| Foto: Istimewa |
DELI SERDANG, Komentar.co - Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menghadiri rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang diselenggarakan di Hall Institut Kesehatan Medistra, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, Kamis (2/7/2026).
Acara tahunan tersebut digelar bersamaan dengan peringatan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang selaku tuan rumah.
Dalam kunjungan ini, Bupati Michael Thungari didampingi oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabpaten Kepulauan Kepulauan Sangihe, Cherry S. Thungari Soeyoenus.
Forum berskala nasional yang dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia ini menjadi wadah strategis untuk mempererat konsolidasi antar-pemerintah kabupaten. Selain sebagai ajang silaturahmi, pertemuan ini berfokus pada pembahasan isu krusial seperti penguatan otonomi daerah, penyempurnaan regulasi pemerintahan, serta strategi peningkatan kemandirian fiskal demi keberlanjutan pembangunan di daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamenhamdagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, yang hadir sebagai pembicara utama, memaparkan arah kebijakan pusat terkait kemandirian ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melahirkan terobosan baru dan memperluas jaringan kolaborasi guna memperkokoh struktur fiskal internal.
Menurutnya, ketahanan anggaran yang mandiri menjadi kunci utama agar daerah tidak terus bergantung pada pusat dalam mendanai program pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi panel interaktif yang membedah optimalisasi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Diskusi tersebut melibatkan panelis lintas sektor, mulai dari jajaran birokrasi pemerintahan, kaum akademisi, pelaku dunia usaha, hingga representasi industri perbankan.
Beberapa poin strategis yang dikaji meliputi skema pembiayaan alternatif di luar APBD, penerapan tata kelola pemerintahan kolaboratif (collaborative governance), pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menekan kebocoran PAD, serta optimalisasi sektor kemaritiman lewat potensi kepelabuhanan.
Tak hanya sektor keuangan, transformasi digital juga menjadi menu utama dalam pertemuan tersebut. Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Indonesia (Apjatel) turut memberikan pemaparan komprehensif mengenai pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jaringan sebagai fondasi digitalisasi di wilayah hilir dan kepulauan.
Sebagai penutup rangkaian acara, APKASI menggelar sesi konsultasi publik guna menjaring aspirasi dan merumuskan rekomendasi bersama dari para bupati. Catatan dan masukan strategis yang dihimpun dalam forum ini nantinya akan diserahkan secara resmi kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Yansa)
Post Views: 2135
