 |
| Stevi Barik, SE, AK, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Foto: Istimewa |
SANGIHE, Komentar.co - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, menegaskan komitmennya untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).
Langkah strategis ini diambil sebagai momentum peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 guna mendorong kemandirian ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Stevi Barik, menyatakan bahwa saat ini telah terbentuk sebanyak 167 KDMP yang tersebar di 145 desa dan 22 kelurahan di wilayah Kepulauan Sangihe.
"Ini merupakan modal yang sangat besar dalam membangun ekonomi kerakyatan yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan," ujar Barik saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, Senin (13/7/2026).
Meskipun kuantitas target pembentukan lembaga ekonomi tersebut telah terpenuhi melalui implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9, Barik menekankan bahwa tantangan utama ke depan adalah aspek keberlanjutan. Pemkab Sangihe kini berfokus memastikan seluruh koperasi mampu menerapkan tata kelola yang sehat serta mengembangkan lini usaha yang adaptif terhadap kebutuhan lokal.
Guna mempercepat realisasi tersebut, pemerintah kini mengacu pada Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang berfokus pada pembangunan sarana pendukung koperasi. Saat ini, keterbatasan ketersediaan lahan menjadi kendala utama belum seluruh koperasi memiliki fasilitas fisik mandiri. Kendati demikian, lima wilayah telah masuk dalam program prioritas pembangunan infrastruktur, meliputi KDMP Lapango, Kelurahan Tona, Kelurahan Santiago, Kampung Naha, dan Kampung Petta.
Dari kelima titik tersebut, gedung KDMP Lapango telah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia sekitar dua bulan lalu.
"Sementara itu, progres pembangunan fisik di empat lokasi lainnya saat ini sudah mencapai kisaran 50 hingga 75 persen. Targetnya, keempat gedung koperasi ini akan diresmikan serentak oleh Bapak Presiden pada momentum Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2026 mendatang," jelas Barik.
Sebagai tindak lanjut pasca-peresmian, Kementerian Koperasi juga tengah bersiap menyalurkan stimulan berupa pembiayaan dan fasilitas penunjang operasional untuk KDMP Lapango guna menstimulasi perputaran usaha.
Tidak hanya dari sisi infrastruktur, penguatan kapasitas manajerial juga menjadi atensi Pemerintah Pusat. Guna meminimalisasi risiko salah urus, pemerintah mengalokasikan 30.000 tenaga manajer profesional yang akan ditempatkan langsung untuk mendampingi pengurus koperasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kepulauan Sangihe.
Di sisi lain, Barik mengingatkan pentingnya aspek legalitas hukum terkait lahan yang digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung koperasi. Ia menegaskan bahwa koperasi merupakan entitas organisasi mandiri dan bukan bagian dari aset Pemerintah Daerah (Pemda).
"Mekanisme penggunaan lahan harus klir sejak awal. Jika menggunakan lahan warga atau kampung, jalurnya adalah hibah. Namun, jika memanfaatkan aset Pemda, maka sistem yang diberlakukan adalah sewa komersial, bukan hibah cuma-cuma," tegasnya.
Menyikapi kendala wilayah kelurahan atau kampung yang hingga kini belum mampu menyediakan lahan operasional, Pemkab Sangihe memilih bersikap adaptif sembari memantau potensi relaksasi regulasi pasca-Agustus 2026. Sesuai aturan berjalan, standar baku luas lahan penunjang koperasi dipatok minimal 30 x 30 meter—dengan rincian 20 x 30 meter untuk bangunan utama dan sisanya dialokasikan sebagai kantong parkir.
Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memproyeksikan, apabila ada penyesuaian aturan ukuran lahan yang lebih fleksibel dari Pemerintah Pusat di masa mendatang, maka pemenuhan fasilitas fisik koperasi di sisa wilayah Sangihe dapat terealisasi secara menyeluruh. (*/ven)
%20Cabang%20Manado,%20Agus%20Humaedi%20dan%20Jajaran.jpg)
