 |
| Gubernur Yulius Selvanus. Foto Istiemewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) terus memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi komprehensif guna menghadapi fenomena dampak El Niño. Langkah strategis ini diambil menyusul adanya potensi peningkatan kondisi kering ekstrem yang dapat memicu kelangkaan air, penurunan produksi pangan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga guncangan pada stabilitas ekonomi daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jemmy Ringkuangan, AP, M.Si, menyatakan bahwa program mitigasi ini merupakan perwujudan komitmen nyata dari jajaran Pemprov Sulut. Kebijakan ini dijalankan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, SE, bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
"Bapak Gubernur menegaskan bahwa setiap persoalan kerakyatan harus dicarikan solusi. Pemerintah tidak boleh hadir hanya ketika masalah sudah terjadi, tetapi harus mampu membaca risiko, bergerak lebih awal, dan memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan serta pelayanan terbaik," ujar Jemmy Ringkuangan dalam keterangan resminya, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, Gubernur Yulius Selvanus telah menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi di daerah untuk beralih dari pola kerja reaktif menjadi preventif. Aparat pemerintah diminta membangun kesiapsiagaan tinggi, mengutamakan kecepatan bertindak, serta memberikan penyelesaian masalah secara konkret di lapangan demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Lanjutnya, Pemprov Sulut menilai dampak El Niño tidak dapat dilihat dari sisi meteorologi saja, melainkan sebagai ancaman multidimensi. Sektor hulu hingga hilir menjadi fokus utama perbaikan, terutama pada aspek pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi sumber-sumber air, penguatan jaringan irigasi, serta pengamanan sarana penyediaan air bersih untuk warga.
Selain infrastruktur air, perlindungan terhadap sektor hulu pertanian digenjot agar produksi pangan lokal tidak anjlok. Pemprov Sulut berupaya memastikan mata rantai mulai dari proses produksi, pengelolaan stok nasional di daerah, kelancaran jalur distribusi, hingga keterjangkauan harga di pasar tetap terjaga dengan baik.
Ringkuangan menambahkah, dari aspek ekonomi makro, Pemprov Sulut mengantisipasi potensi tekanan inflasi yang dipicu oleh berkurangnya pasokan komoditas akibat gangguan panen dan hambatan distribusi. Guna mengatasi risiko tersebut, koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta pelaku usaha kini diperketat.
Ia menjelaskan bahwa sistem peringatan dini (early warning system) dan aksi cepat (early action) menjadi instrumen utama. Pemerintah daerah berkomitmen melakukan intervensi pasar segera setelah indikasi gangguan pasokan terdeteksi, tanpa menunggu adanya lonjakan harga di tingkat konsumen. Langkah mitigasi ini juga dirancang secara spesifik dengan memperhatikan karakteristik unik dari masing-masing wilayah kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Pendekatan berbasis wilayah ini bertujuan agar bantuan atau intervensi stimulus tepat sasaran bagi para pelaku sektor riil, seperti petani, pekebun, peternak, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan agar roda perekonomian masyarakat tetap berputar di tengah cuaca ekstrem.
Di samping ketahanan pangan dan ekonomi, Pemprov Sulut turut meningkatkan kesiapsiagaan armada pemadam dan pengawasan wilayah hutan. Langkah ini sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan panjang.
Sementara, guna menyiasati keterbatasan ruang fiskal, Ringkuangan mengatakan bahwa seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) diinstruksikan untuk mempererat koordinasi vertikal dan horizontal dengan adanya keterbukaan dalam pembagian data serta informasi secara real-time agar setiap potensi kendala di lapangan dapat dideteksi sejak dini dan segera dicarikan jalan keluar yang taktis.
Menurut Ringkuangan, kesiapsiagaan tinggi serta keberpihakan penuh kepada masyarakat menjadi landasan utama bagi Pemprov Sulut dalam mengelola risiko multidimensi dari fenomena alam ini. Sinergi antar-lembaga diharapkan mampu membendung dampak kekeringan agar tidak meluas menjadi krisis sosial dan ekonomi yang lebih dalam.
“Kita tidak ingin masyarakat menghadapi persoalan sendirian. Pemerintah harus hadir, mendengar, bergerak, dan memberikan solusi. El Niño adalah tantangan yang harus kita kelola bersama agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” pungkasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemprov Sulut berkomitmen untuk terus menjalankan pengawasan ketat terhadap fluktuasi cuaca, stabilitas stok pangan dan air, pergerakan harga komoditas di pasar, hingga performa sektor-sektor ekonomi riil. Data hasil pemantauan berkala tersebut nantinya akan digunakan sebagai basis validasi dalam merumuskan kebijakan intervensi strategis berikutnya. (*/ven)
Post Views: 1927
