 |
| Kunker Pimpinan dan Komisi III DPRD Sulut ke Komisi V DPR RI di Jakarta, Jumat (4/9). Foto: Istimewa |
JAKARTA, Komentar.co - Pimpinan dan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Jumat (4/9/2026). Langkah ini diambil guna menyampaikan langsung aspirasi masyarakat daerah terkait mendesaknya program peningkatan dan preservasi jalur jalan nasional di Bumi Nyiur Melambai.
Rombongan legislator Sulut tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Fransiscus Andi Silangen. Kehadiran jajaran Komisi III ke parlemen pusat menjadi bagian dari fungsi pengawasan dan kedewanan dalam memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Fokus utama yang disorongkan DPRD Sulut dalam pertemuan tersebut adalah kondisi sejumlah ruas jalan nasional strategis yang saat ini mengalami kerusakan parah serta berada di titik rawan bencana tanah longsor. Anggota dewan mendesak adanya perhatian khusus dan intervensi anggaran berkala agar jalur-jalur logistik utama tersebut tidak terputus dan membahayakan pengguna jalan.
Tidak hanya di wilayah daratan utama, komisi yang membidangi pembangunan ini turut menyuarakan kondisi riil infrastruktur jalan nasional di wilayah perbatasan dan kepulauan. Pihak dewan menyoroti ketimpangan fasilitas jalan di tiga kabupaten kepulauan, yakni Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Kepulauan Sitaro.
Perbaikan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan jalan nasional di kawasan kepulauan dinilai sangat krusial. Akses jalan yang mantap menjadi kunci utama untuk menopang kelancaran mobilitas warga, mempermudah distribusi logistik barang dan jasa, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah terluar di Sulawesi Utara.
Melalui kemitraan dan penyampaian aspirasi formal ini, DPRD Sulut berharap jajaran pemerintah pusat melalui DPR RI dapat memberikan atensi penuh. Diharapkan program penanganan ruas jalan rusak dan rawan longsor di Sulut masuk dalam skala prioritas nasional agar eksekusinya dapat berjalan optimal, cepat, dan berkelanjutan. (ven)
Post Views: 2101
