Menurutnya, tidak sedikit aparat desa terjerat hukum hanya karena penyalahgunaan ADD, bahkan salah dalam pengelolaan administrasi. "Saya berharap, aparat desa di Minahasa mampu bekerja maksimal dan harus berintegritas sesuai tugas dan tanggungjawabnya dalam membangun desa," ujar Wagub.
Lanjutnya, ada anggaran desa kurang lebih 277 milyar bagi pemerintah desa di Minahasa. Agar supaya pengelolaan dana desa itu sendiri, mampu di pertanggungkawabkan secara baik dan benar. "Jangan sampai terkena operasi tangkap tangan baik dari pihak KPK maupun tim Saber Pungli juga aparat hukum lainnya, karena akibatnya merugikan diri sendiri juga keluarga maupun masyarakat. Dari data KPK, 80 persen penyalahgunaan ADD adalah dari laporan masyarakat, 10 persen laporan LSM sedangkan 10 persen secara langsung", urainya.
Dirinya berharap, bekerja secara baik, karena tidak menutup kemungkinan dari hasil yang dicapai namun disisi lain ada pihak tidak suka atas kesuksesan yang dicapai. "Hal itu banyak ditemui, terutama dari orang-orang di dalam. Jadi hati-hati penyelewengan dana desa karena banyak warga yang memantau hal tersebut", ujar Kandouw.
Sementara, kaitan dengan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, indeks kemiskinan turun tapi angka pengganguran naik, ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut Wagub Kandouw juga menghimbau kepada peserta agar mengsukseskan pesta demokrasi dengan tidak meninggalkan pelayanan kepada masyarakat, kendati Kabupaten Minahasa akan menghadapi Pilkada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak.
"Sukses Pilkada, pelayanan kepada masyarakat wajib, gunakan hak pilih secara proporsional dan bertanggung jawab", harap Kandouw.
Turut hadir pada kegiatan ini, Kepala Dinas PMD Provinsi Sulut Roy Mewoh, Sekda Minahasa Jefry Korengkeng , Asisten 1 Minahasa Denny Mangala para pimpinan SKPD Minahasa, para Camat, Lurah, Kepala Desa dan perangkat desa se- Minahasa. (*/ven)
