Jakarta,- Sebagai wujud komitmen bersama dalam pengelolaan irigasi secara integratif dan partisipatif mendorong terwujudnya kedaulatan pangan nasional maka Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE bersama 13 Gubernur dan 74 Bupati se-Indonesia diundang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kegiatan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi melalui Integrated Participato Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) pada forum koordinasi kebijakan di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (14/02/2018).
Dalam Forum koordinasi kebijakan yang dirangkai dengan dialog interaktif ini juga dibahas mengenai mekanisme tentang tatacara pencairan dana program IPDMIP dan tata cara pengisian rekening khusus berbasis Research Based Learning serta komitmen peningkatan produktivitas padi, merehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi, mencetak 1 juta hektar sawah beririgasi, menjamin tersedianya air untuk irigasi, serta meningkatkan infrastruktur pertanian.
Menariknya, Program IPDMIP juga terintegrasi dengan program Integrasi Partisipasi Pertanian yang turut melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan masyarakat petani dan semua pihak yang terkait baik di dalam dan sekitar daerah Irigasi.
Sebagai contoh, program di Kementerian Pertanian akan membantu petani yang mengalami kendala dengan mengalurkan asuransi maupun alat pertanian. Termasuk pula upaya khusus (UPSUS) sehingga petani yang didampingi diarahkan untuk menanam padi, jagung, kedelai. Untuk petani hortikultura diarahkan untuk menanam cabai, bawang merah dan bawang putih, termasuk juga peternakan.
Oleh karena itu, Gubernur Olly optimis program IPDMIP akan lebih meningkatkan kesejahteraan petani di bumi nyiur melambai. Apalagi program tersebut merupakan program prioritas Presiden RI Joko Widodo dengan nawacita.
"Proyek ini sangat mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Sulut," kata Olly.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti. Dirinya mengatakan progres irigasi yang belum mencapai lebih dari 60% mendorong semua stakeholders untuk terus kerja keras.
“Program ini adalah bantuan dari ADB dan IFAD dimana mereka melakukan kerjasama untuk teknis kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kondisi irigasi kita. Kuncinya adalah partisipasi aktif dari Pemda karena sebenarnya mereka adalah key rules dan menyangkut partisipasi dari para petani,” katanya.
Turut mendampingi Gubernur pada pertemuan ini, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Kepala Dinas PU Steve Kepel, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Drs Edwin Kindangen, MSi, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Djidon R Wantania, ST, MM dan Direktur Pengembangan Jaringan SDA (PJSDA), Tri Widi Sasongko. (*/ven)
Dalam Forum koordinasi kebijakan yang dirangkai dengan dialog interaktif ini juga dibahas mengenai mekanisme tentang tatacara pencairan dana program IPDMIP dan tata cara pengisian rekening khusus berbasis Research Based Learning serta komitmen peningkatan produktivitas padi, merehabilitasi 3 juta hektar jaringan irigasi, mencetak 1 juta hektar sawah beririgasi, menjamin tersedianya air untuk irigasi, serta meningkatkan infrastruktur pertanian.
Menariknya, Program IPDMIP juga terintegrasi dengan program Integrasi Partisipasi Pertanian yang turut melibatkan Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang bekerjasama dengan masyarakat petani dan semua pihak yang terkait baik di dalam dan sekitar daerah Irigasi.
Sebagai contoh, program di Kementerian Pertanian akan membantu petani yang mengalami kendala dengan mengalurkan asuransi maupun alat pertanian. Termasuk pula upaya khusus (UPSUS) sehingga petani yang didampingi diarahkan untuk menanam padi, jagung, kedelai. Untuk petani hortikultura diarahkan untuk menanam cabai, bawang merah dan bawang putih, termasuk juga peternakan.
Oleh karena itu, Gubernur Olly optimis program IPDMIP akan lebih meningkatkan kesejahteraan petani di bumi nyiur melambai. Apalagi program tersebut merupakan program prioritas Presiden RI Joko Widodo dengan nawacita.
"Proyek ini sangat mendukung terwujudnya kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Sulut," kata Olly.
Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Anita Firmanti. Dirinya mengatakan progres irigasi yang belum mencapai lebih dari 60% mendorong semua stakeholders untuk terus kerja keras.
“Program ini adalah bantuan dari ADB dan IFAD dimana mereka melakukan kerjasama untuk teknis kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kondisi irigasi kita. Kuncinya adalah partisipasi aktif dari Pemda karena sebenarnya mereka adalah key rules dan menyangkut partisipasi dari para petani,” katanya.
Turut mendampingi Gubernur pada pertemuan ini, Sekdaprov Edwin Silangen, SE, MS, Kepala Dinas PU Steve Kepel, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Drs Edwin Kindangen, MSi, Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Djidon R Wantania, ST, MM dan Direktur Pengembangan Jaringan SDA (PJSDA), Tri Widi Sasongko. (*/ven)