Dinamika politik pada pesta demokrasi di 6 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang bakal berlangsung 27 Juni 2018 mendatang pun menjadi perhatian khusus Gubernur Olly Dondokambey.
Orang nomor satu di Sulut ini mengingatkan agar tidak menggunakan politik identitas yang berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
"Marilah kita menyatukan tekad dan komitmen untuk menciptakan pilkada serentak yang dilandasi bangunan etika politik, serta tidak diselimuti kepentingan radikalisme dan politik identitas," kata Olly pada Rakorda Pilkada Serentak Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018, Selasa (13/03/2018) yang dilaksanakan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur.
Dirinya menegaskan sinergitas dari semua pemangku terkait adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang akan berlangsung di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro itu.
"Kunci utama untuk mensukseskan Pilkada adalah sinergitas, persatuan, kesatuan persepsi, tekad dan komitmen dan keseragaman langkah seluruh stakeholder", tandasnya.
Menurutnya, Pilkada serentak di Sulut diikuti 16 Pasangan Calon (Paslon) serta 626.892 dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang tersebar pada 79 Kecamatan dan 800 Desa/Kelurahan. Dukungan Pemprov Sulut terhadap hajatan politik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sesuai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menganggarkan Bantuan sebesar Rp 2,7 miliar untuk pelaksanaan pengadaan, kegiatan sosialisasi dan monitoring pengamanan Pilkada Serentak di tahun 2018", ungkap Olly.
Sementara Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito mengimbau masyarakat mewaspadai politik identitas yang mengedepankan suku, agama dan golongan pada Pilkada 2018.
Dikatakannya untuk persiapan menghadapi Pilkada serentak, pihaknya sudah melakukan pemetaan dan melakukan deteksi dini potensi konflik.
"Perlu kepekaan dan tanggap terhadap situasi di tengah masyarakat, sehingga apabila ada kejadian kecil cepat direspon agar tidak membesar dan tidak menjadi konflik", bebernya.
Sementara itu, Plt. Kaban Kesbangpol Sulut Drs Meiki M Onibala, MSi menjelaskan tujuan dilaksanakannya Rakorda Pilkada Serentak guna koordinasi dan konsolidasi, pemerintah, aparat keamanan serta penyelenggara pemilu.
"Kegiatan ini untuk meningkatkan koordinasi, konsolidasi serta sinergitas antar unsur-unsur pemerintah daerah, aparat keamanan dan penyelenggara pemilu dalam menghadapi pelaksanaan Pilkada Serentak 2018," ujarnya.
Pertemuan itu turut dihadiri Kasdam XIII/Merdeka Brigjen TNI Fajar Setyawan, Kabinda Sulut Laksma TNI Heri Jamhari serta para bupati dan walikota. (*/ven)
