Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE yang diwakili Sekda Provinsi Sulawesi Utara Edwin Silangen, SE MS pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarusutamaan Gender Bagi Pembinaan Dan UKM Se-Provinsi Sulut, Rabu (21/3/2018) di Manado.
Menurutnya, keadilan serta kesetaraan Gender merupakan hal yang sangat penting dan harus direspon positif dalam setiap aspek pembangunan bangsa dan daerah.
"Pemerintah indonesia telah menyepakati dan menetapkan serta menjalankan pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi nasional untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan", kata Silangen mengutip sambutan Gubernur Dondokambey.
Lanjut, Silangen menambahkan, Pengarusutamaan gender secara yuridis telah diatur oleh Inpres Nomor 9 tahun 2000 dan Permendagri Nomor 67 tahun 2011, dengan panduaan pelaksanaan antara lain, membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender, memberi perhatian khusus pada kelompok yang mengalami marginalisasi karena biasa gender serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak untuk melakukan tindakan sensitif gender dibidang masing-masing, urainya.
Silangen menyebutkan Kondisi kesetaraan gender di negara ini masih membutuhkan kerja keras dan menuntut sinergitas segenap komponen pembangunan bangsa.
"Banyak pemahaman masyarakat yang kurang tepat tentang keadilan gender itu sendiri, termasuk masih terdapatnya perbedaan antara pengusaha perempuan dan pengusaha laki-laki, yang di tentukan terutama oleh budaya dan aspek yang menyentuh seperti penilaian sosial atau masyarakat umum terhadap perempuan karir, beban rangkap sebagai ibu rumah tangga dan pelaku bisnis serta keterbatasan mobilitas, dimana mengakibatkan perempuan seringkali terhambat oleh struktur sosial dalam penciptaan dan pengelolaan bisnis atau koperasi dan UKM", ungkap Silangen.
Dirinya pun berharap agar kegiatan ini dapat dijadikan kesempatan untuk membuka wawasan tentang kesetaraan gender guna membangun kesadaran gender di kalangan aparat pemerintah dan swasta, demi percepatan kesetaraan dan keadilan gender di daerah serta peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan sebagai instrumen terwujudnya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera, tutup Silangen.
Sementara, Kepala Dinas koperasi dan UKM provinsi sulawesi utara Ir Happy Korah MSi mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman terhadap koordinasi pengarusutamaan gender terhadap perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan.
"Kegiatan ini menambah semangat integritas dan disiplin serta terciptanya profesional didalam melaksanakan tugas sehari-hari dalam koordinasi pengarusutamaan gender antara laki-laki dan perempuan", ujar Korah.
Rakor ini turut dihadiri para Kepala Dinas yang membidangi koperasi dan UKM Se-Sulut. (*/ven)
