Wakil rakyat keterwakilan perempuan yang kini menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Minsel ini kembali mendesak agar Eksekutif (Pemkab Minsel) lebih terbuka dalam penggunaan dana tanggap bencana non alam Covid-19.
"Pihak Pemkab Minsel terlalu tertutup terhadap penggunaan maupun penyaluran anggaran sebesar Rp 19 (Sembilan Belas Miliar) hasil dsri empat kali pergeseran," tukas Jeko sapaan akrab politisi Partai Perindo ini.
Ia berharap tak ada dusta yang berujung dana untuk rakyat mengalir sia-sia, mengingat dalam penyusunan anggaran tidak proposional.
"Disinyalir lebih banyak kepentingan tak jujur, dibanding program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Kami saja sebagai anggota DPRD yang memiliki kewenangan dan hak melakukan pengawasan penggunaan anggaran seringkali ditutup akses untuk mengetahui penggunaan anggaran penanganan Covid-19. Makanya kami menilai Pemkab sangat tertutup dan jelas kami jadi curiga mengalir kemana saja anggarannya,” ungkap Jaclyn.
Sampai saat ini data yang ada baru peruntukkan jaring pengaman sosial sebesar Rp3, 77 miliar yang infonya dipergunakan untuk memberikan bantuan pangan pada warga.
“Sedangkan sisanya bagi penanganan kesehatan seperti belanja obat, APD (Alat Pelindung Diri, red) dan perjalanan dinas. Kalau lebih rincinya lagi kami belum mendapat informasi,” ujsr Jaclyn.
Minimnya peruntukkan jaring sosial atau bantuan langsung pada masyarakat yang jiks dihitung, kurang lebih hanya 20 persen dari total anggaran yang digeser.
Padahal masyarakat sangat membutuhkan. Apalagi dari perhitunga. BPS, akan terjadi lonjakan orang miskin akibat ekonomi kita yang terdampak wabah dan akhirnya jeblok.
“Kalau bisa saya katakan warga yang terdampak Covid-19 sangat banyak. Apalagi dengan pernyataan BPS soal peningkatan jumlah orang miskin. Ini tidak lepas dari warga rawan miskin sudah tergelincir menjadi miskin. Nah dengan anggaran hanya Rp 3,7 miliar sudah pasti akan jauh dari memadai dari kebutuhan. Saya bisa memastikan, sangat banyak warga yang sangat membutuhkan tidak tersentuh sama sekali,” urai srikandi Amurang ini.
Lebih jauh Jaclyn mengingatkan betapa pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran.
"Diterima atau tidak, yang jelas dana bencana sangat mudah dimanipulasi atau diselewengkan, sehingga inti dana dikucurkan justru tidak tersentuh," timpal dia.
Selain itu, ia juga menambahkan, dapat dilihat apa yang menjadi skala prioritas Pemkab Minsel dalam penanganan wabah, apakah yang langsung sesusi kebutuhan.
“Saya pernah membaca di media ketika Presiden marah pada salah satu kementrian. Kenapa beliau marah? Ternyata anggaran rapat, perjalan dinas justru lebih banyak dari tujuan program. Jangan sampai itu yang terjadi di Minsel, sebab bisa berdampak hukum. Pastinya juga akan kami mintakan pertanggungjawaban di LKPJ lima tahunan. Jadi Harus Jujur, Jangan Ada Dusta diantara Kita," tandas politisi cantik yang sudah dikaruniai dua orang putera itu. (Meyvo)
