Kegiatan yang dilaksanakan di ruang Mapalus kantor Gubernur ini untuk mewujudkan sinergitas pemerintahan dari pusat sampai daerah.
Dalam sambutannya Menpan-RB menegaskan mengenai arahan Presiden dan wakil Presiden tentang kesiapan perencanaan, pengadaan, rekrutmen sistem, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan, pengembangan karir, serta peningkatan kesejahteraan.
"Hingga saat ini sudah mencapai 93 persen selesai. Dan bagi daerah yang baru saja menyelesaikan Pilkada serentak, kita beri waktu sampai pertengahan tahun ini. Intinya, arahan presiden membangun birokrasi yang lebih dinamis, mewujudkan profesionalitas ASN, fokus pada pekerjaan fungsional, percepatan sistem kerja dan mendorong efektivitas dan efisiensi kerja," ungkapnya.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo sangat ingin adanya percepatan mengambil keputusan dalam melayani masyarakat. Mulai dari pemerintah pusat hingga kelurahan. “Cepat mengambil keputusan melayani masyarakat. Termasuk perizinan,” tegasnya.
Kunci konsolidasi ASN, sebut dia, jangan dilihat dari presiden, gubernur, bupati/wali kota saja. Menurutnya yang harus terjadi yaitu tegak lurus siapapun itu. ASN-nya harus profesional. Tugas ASN dari Sekda ke bawah sampai kepala desa yaitu melayani masyarakat. Itu yang diinginkan Presiden Jokowi.
“Keinginan pemerintah pusat bahwa program strategis harus berjalan dengan pemerintah provinsi seiring dengan janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih juga bupati/wali kota," pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Minsel Franky Donny Wongkar mengaku sangat menyambut baik kegiatan tersebut. Dia juga menyatakan kesiapannya mengimplementasikan reformasi birokrasi. Dengan reformasi dan sinergitas struktur pemerintahan, menurutnya akan mempermudah pelayanan.
"Visi dan misi kami juga menyangkut reformasi birokrasi. Maksudnya dengan reformasi kita dapat memperpendek jalur birokrasi. Pada bagian lain, meningkatkan profesionalitas dari PNS sehingga searah dengan naiknya kualitas kerja," ujar Bupati Wongkar. (Meyvo)
