Top eksekutif Sulut ini pun memberikan apresiasi dan ungkapan rasa terima kasihnya atas peran aktif Perwakilan BPKP Provinsi Sulut dalam pendampingan jalannya pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Utamanya dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Bumi Nyiur Melambai.
“Terima kasih atas peran serta BPKP yang aktif dalam mendampingi Pemprov Sulut dan kabupaten/kota. Sungguh kami sangat merasakan manfaatnya,” ungkap Gubernur Olly.
Orang nomor satu di Sulut ini juga menyampaikan Provinsi Sulut, saat ini, tengah mengembangkan aplikasi monitoring terhadap kegiatan pengadaan/pembangunan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Dirinya berharap setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan secara periodik dapat diketahui progress maupun berbagai kendalanya.
“Bantuan Perwakilan BPKP dalam melakukan pengawasan kegiatan ini amatlah penting,” kata Olly kembali.
Diketahui, penyerahan LHP merupakan bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, di mana BPKP sebagai internal auditor pemerintah bertanggung jawab langsung kepada Presiden, terus mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan di Provinsi Sulawesi Utara.
LHP ini merupakan sarana untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah di Provinsi Sulawesi Utara. BPKP lebih proaktif mengidentifikasi berbagai risiko pembangunan, mencegah, mengendalikan, serta mengawasi kegiatannya.
Hal itu guna memberikan masukan yang lebih relevan dan terkini serta meyakinkan terselenggaranya pengelolaan pembangunan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Perwakilan BPKP Sulut, Beligan Sembiring menyampaikan sejumlah poin penting dari ikhtisar hasil pengawasan yang telah dilakukan terhadap sektor yang menjadi agenda prioritas pusat dan daerah.
Beligan Sembiring memaparkan pokok-pokok yang termasuk dalam laporan, serta siap mengawal program-program strategis Gubernur yang sudah dimuat dalam RPJMD periode 2021-2026 khususnya juga yang menjadi prioritas daerah Perwakilan BPKP Sulut.
Serah terima LHP turut dihadiri Asisten Pemerintahan Praseno Hadi, Inspektur Provinsi Meiki Onibala dan Sekretaris Inspektur Zainuddin Hilimi. (*/ven)
