Sulut Clear and Clean
 |
| KPK bekerjasama dengan Pemporv Sulut menggelar Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat, bertajuk “Mewujudkan Keluarga Berintegritas, Melalui Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi, yang diikuti pejabat pemerintah daerah beserta istri, Kamis (17/11/2022) di Manado. |
"Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johanes Tanak mengajak Pejabat, Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Utara untuk mencegah praktek korupsi dimulai dari lingkungan keluarga"
SULUT, Komentar.co - Mencegah tindakan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum semata. Namun butuh kerjasama dan partisipasi masyarakat, khususnya peran aktif dari lingkungan keluarga.
Korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan penegak hukum sekalipun yang kita harapkan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi kerap kali tersangkut kasus extraordinari tersebut.
Sebagai upaya mitigasi (pencegahan) dari perbuatan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemporv Sulut) menggelar Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat, bertajuk “Mewujudkan Keluarga Berintegritas, Melalui Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi, yang diikuti pejabat pemerintah daerah beserta istri, Kamis (17/11/2022) di Manado.
Bimtek dibuka langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak didampingi Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Guntur Kusmeiyono.
Turut Hadir Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey bersama Wakil Gubernur Steven Kandouw bersama, Forkopimda Sulut, bupati/wali kota dan sejumlah pejabat eselon II Pemprov Sulut bersama isteri.
Johanes Tanak, Wakil Ketua KPK selaku Keynote Speaker menjelaskan maksud digelarnya bimtek tersebut.
“Kegiatan bimtek ini, salah satu wujud pendidikan anti korupsi dengan sasaran keluarga. Tujuannya, untuk mencegah perilaku korupsi dari unit terkecil di lingkungan masyarakat, yakni keluarga,” ungkapnya.
Mantan Kajati Jambi ini menjelaskan, selang waktu 2004 sampai 2022, KPK sudah menangani sebanyak 1.444 kasus korupsi.
“Ada sebanyak 161 kepala daerah yang diproses hukum. Ini bentuk upaya penindakan,” bebernya.
Meski begitu, katanya, KPK dalam upaya memberantas korupsi tidak hanya mengedepankan penegakkan hukum, tetapi upaya dini cegah tindakan korupsi.
“Banyak ditemui dalam praktik tindak pidana korupsi adanya peran keluarga sebagai faktor penyebab terjadinya korupsi. Seperti kebiasaan hidup mewah, banyaknya tuntutan pasangan pejabat, memanfaatkan jabatan pasangan dalam pengambilan keputusan kedinasan, serta penerimaan gratifikasi oleh anggota keluarga,” katanya.
Lanjut Johanes Tanak, Bimtek Keluarga Berintegritas ini diharapkan mampu memberikan pemahaman peningkatan kapabilitas dan integritas para pejabat beserta para pasangan masing-masing.
“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Bukan hanya menimbulkan kemiskinan, naiknya angka kriminalitas dan menyengsarakan rakyat. Namun lebih parah dari itu, korupsi kini menyebabkan degradasi moral. Di mana korupsi telah dianggap menjadi mudah dan hal biasa,” jelasnya.
Ia berharap Sulut tidak seperti daerah lain, di mana pimpinan pemerintahannya terjerat kasus korupsi bahkan beberapa diantaranya terjaring operasi tangkap tangan.
“Sampai sekarang Sulut clear and clean. Makanya kami hadir saat ini untuk mengingatkan serta membentuk komitmen bersama kepala daerahnya,” tuturnya.
Ia mengajak gubernur, bupati dan wali kota di Sulut untuk dapat terus memberikan contoh yang baik, serta mengingatkan pada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghindari tindakan korupsi.
“Ini harus sama-sama kita ingatkan, agar upaya pencegahan tindakan korupsi dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Olly Dondokambey memberi apresiasi Bimtek Keluarga Berintegritas yang digelar KPK. Apalagi, katanya, bimtek ini hanya digelar di 12 daerah termasuk di Sulut.
“Pastinya, kepala daerah dan kepala OPD sangat mengharapkan kegiatan seperti ini dapat dilakukan terus,” harapnya.
Olly mengakui lewat Bimtek ini banyak hal yang bisa didapat. Pemprov Sulut, katanya, terus mendorong berbagai upaya dalam mencegah praktek korupsi.
Gubernur mengakui ada beragam aplikasi digital yang telah dibuat agar pengawasan kinerja dan pemanfaatan keuangan termonitor ketat.
“Kiranya KPK dapat terus memberi perhatian kepada daerah, sebagaimana komitmen membangun Sulawesi Utara bebas korupsi mulai dari keluarga,” pungkasnya. (ven)
