 |
| Penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara. Foto: Istimewa |
JAKARTA, Komentar.co - Suasana Gedung Merah Putih KPK di Jakarta berubah penuh atensi ketika Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, berdiri tegak di podium, Rabu (13/08/2025) siang.
Dengan paparan yang lugas, tegas, dan sarat data, Gubernur Yulius membeberkan tinjauan kritis permasalahan korupsi di Sulawesi Utara (Sulut) dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Utara.
Dalam pemaparannya, Ia menegaskan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama pemerintah daerah.
"Dari delapan misi pembangunan Sulut, lanjut Gubernur Yulius, misi pertama secara khusus diarahkan untuk memerangi korupsi hingga ke akar-akarnya," katanya.
Dirinya menguraikan satu per satu faktor penyebab korupsi, mulai dari kelemahan sistem, lemahnya pengendalian intern (SPIP), faktor individu, hingga pengaruh budaya yang permisif terhadap praktik curang.
“Di Provinsi Sulawesi Utara, permasalahan korupsi menjadi perhatian serius. Karena itu diperlukan strategi khusus dan langkah konkret melalui komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” tegas top eksektif Sulut ini.
Diketahui, Rakor ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, didampingi jajaran pimpinan KPK.
Turut hadir para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, para ketua DPRD kabupaten/kota, sekretaris daerah serta para inspektur daerah.
Sebagai puncak acara, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara KPK dan seluruh kepala daerah di Sulawesi Utara sebagai langkah konkret memperkuat integritas dan transparansi tata kelola pemerintahan.
Momentum ini menjadi sinyal tegas bahwa Sulawesi Utara menutup rapat celah bagi korupsi, sekaligus mengobarkan semangat kolektif untuk membangun daerah dengan pondasi integritas yang kokoh. (*/ven)
