 |
| Dokumentasi: BPMI Setpres |
JAKARTA, Komentar.co - Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Kehadiran Kepala Negara tersebut bertujuan untuk menyampaikan pidato pengantar Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai basis penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Setibanya di gedung DPR RI, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, yang kemudian didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta para Wakil Ketua DPR RI.
Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Puan Maharani setelah seluruh hadirin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dalam pidato kenegaraan yang bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional tersebut, Presiden Prabowo menguraikan arah kebijakan ekonomi dan pengelolaan fiskal masa depan yang akan menjadi fondasi awal pembahasan anggaran bersama parlemen.
Ia menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh dipandang sebatas dokumen teknis administrasi keuangan semata, melainkan instrumen vital perjuangan pembangunan.
"APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, serta memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera. Dengan kesadaran itu, APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama mewujudkan cita-cita mulia yang diamanatkan dalam UUD 1945," ujar Presiden Prabowo dikutip dari setneg.go.id.
Di tengah gejolak lanskap geopolitik dan geoekonomi global yang diselimuti ketidakpastian serta tensi tinggi, Kepala Negara memastikan pemerintah tetap menjaga tren optimisme pertumbuhan ekonomi domestik.
Presiden Prabowo mengakui dinamika internasional memberikan dampak langsung pada stabilitas dalam negeri, sehingga menuntut keterlibatan aktif kepemimpinan nasional.
"Oleh karena itu, melihat kondisi yang kita hadapi seperti saat ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan tata kelola negara," tegasnya menambahkan alasan kehadiran fisiknya di parlemen.
Lebih lanjut, Presiden memaparkan komitmen kuat pemerintah dalam mengawal keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Strategi ini akan ditempuh melalui manajemen fiskal yang sehat, akuntabel, tepat sasaran, serta berfokus penuh pada penguatan agenda prioritas nasional seperti ketahanan pangan, sektor pendidikan, jaminan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi akar rumput.
Diketahui, rapat paripurna turut dihadiri jajaran pimpinan lembaga tinggi negara, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, serta perwakilan kelompok organisasi kemasyarakatan. (*/red)
