 |
| Pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa (30/6/2026).
Langkah ini sebagai upaya menyediakan basis data yang akurat guna mendukung arah pembangunan daerah yang terukur, efektif, dan tepat sasaran.
Acara pencanangan agenda nasional sepuluh tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, SE, ME.
Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta para kepala daerah dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE dalam kesempatan itu menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus ini memiliki peran krusial bagi pemerintah daerah.
Di tengah kedinamisan ekonomi saat ini, ketersediaan informasi yang valid menjadi instrumen utama dalam merumuskan kebijakan terkait investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Pemerintah daerah memerlukan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya untuk menyusun perencanaan, menentukan prioritas program, mengembangkan sektor unggulan, hingga mengurangi kesenjangan antarwilayah," ujar Gubernur Yulius Selvanus dalam sambutannya.
Menurutnya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini dinilai momentumnya sangat tepat karena bertepatan dengan tren pertumbuhan positif perekonomian di Bumi Nyiur Melambai.
Merujuk pada data terbaru BPS, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tercatat impresif sebesar 5,54 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan I-2026. Struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulut saat ini masih didominasi oleh lima sektor Utama.
"Sektor Pertanian, dimana kontributor tertinggi sebesar 21,18 persen. Sektor Perdagangan yang menyumbang angka 13,54 persen. Sektor Transportasi kini berada di posisi ketiga dengan 11,83 persen dan Sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 11,79 persen serta Sektor Konstruksi yang juga turut menopang sebesar 9,25 persen," jelasnya.
Selain sektor-sektor konvensional tersebut, akselerasi ekonomi Sulut ke depan juga bertumpu pada pengembangan Kawasan Destinasi Super Prioritas (DSP) Likupang yang fokus pada konsep pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan (regenerative tourism dan pariwisata hijau).
Berbeda dengan metodologi sensus pada periode sebelumnya, Sensus Ekonomi 2026 menerapkan perluasan metodologi dengan turut mengintegrasikan pendataan pada sektor pertanian dan usaha. Skema baru ini ditargetkan mampu memetakan struktur riil ekonomi wilayah secara komprehensif, mulai dari pelaku usaha mikro informal hingga korporasi berskala besar di sektor formal.
Nantinya, output data sensus akan dijadikan pijakan utama dalam merealisasikan visi Pemprov Sulut, yakni "Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan", khususnya yang bertumpu pada misi penguatan daya saing regional maupun internasional, serta ketahanan pangan dan energi.
Guna mengoptimalkan operasional lapangan, Gubernur Yulius menginstruksikan seluruh jajaran Bupati dan Wali Kota se-Sulut untuk mengawal jalannya sensus ini. Penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah diminta aktif mengoordinasikan perangkat kewilayahan hingga level desa dan kelurahan demi kelancaran tugas para pencacah lapangan dari BPS.
Di akhir penyampaiannya, top eksektuif Sulut ini juga meminta seluruh elemen pelaku usaha dan lapisan masyarakat agar kooperatif saat menerima kunjungan petugas. Kualitas potret ekonomi daerah sangat ditentukan oleh validitas informasi yang diberikan oleh responden.
"Saya mengajak seluruh masyarakat memberikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus," pungkasnya sembari mengapresiasi komitmen BPS RI dalam mengawal ketersediaan statistik nasional berkualitas.(*/ven)
