Rakor dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemda dan Peningkatan Integritas
 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah (Pemda) dan Peningkatan Integritas di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Rabu (26/11/2025).
Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur (Wagub) Victor Mailangkay menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan KPK RI.
“Kehadiran KPK menjadi energi positif, penanda kuat sinergi pemerintah daerah. Ini tindakan kolektif untuk kebaikan dan kemajuan bersama,” kata kata Wagub Mailangkay mengutip sambutan tertulis Gubernur Yulius Selvanus.
Lanjutnya, Rakor ini menjadi momen memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemda Sulut.
"Kita hadir bukan hanya karena kewajiban, tetapi untuk menegaskan bahwa integritas adalah napas dari tata kelola pemerintahan yang bersih,” tegasnya.
Mailangkay mengatakan, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tranparan dan akuntabel diperlukan koordinasi dan supervise bersama KPK RI.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan KPK RI diharapkan agar upaya pencegahan korupsi dapat semakin efektif, sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima,” tutup Mailangkay mengakhiri sambutan Gubernur Sulut.
Sementara, Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo menyampaikan arah kebijakan serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan integritas dan mencegah praktik korupsi.
"Pentingnya evaluasi dan langkah-langkah konkret dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif," tegasnya.
Ibnu Widodo juga mengapresiasi uupaya Pemprov Sulut dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah daerah.
"Kami akan memastikan program-program yang digagas Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik dan tata kelola sistem yang baik," pungkasnya.
Diketahui, Rakor dan Supervisi ini turut dihadiri Sekjen KPK Cahya Harefa, Direktur Supervisi Wilayah IV, Sunarno, Sekretaris DPRD Sulut dan Pimpinan DPRD Sulut, Para Ketua Komisi DPRD Sulut, Kordinator Staf khusus Gubernur Sulut, Pj Sekprov Tahlis Galang dan para pejabat dilingkup Pemprov Sulut. (ven)
