 |
| Foto: Istimewa |
SULUT, Komentar.co - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara bersama Kepolisian Daerah (Polda) Sulut, PT Pertamina, Hiswana Migas, dan instansi terkait sepakat memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Komitmen lintas sektor ini diperkuat guna mengurai persoalan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta memberantas berbagai modus penyimpangan di lapangan.
Langkah strategis tersebut dimatangkan dalam rapat koordinasi (rakor) yang berlangsung di markas Polda Sulut, Selasa (9/6/2026).
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah maraknya penyalahgunaan sistem kode batang (barcode) subsidi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol. FX Winardi Prabowo, mengungkapkan bahwa pihak kepolisian masih menemukan beragam modus manipulasi data digital di lapangan.
Praktik ilegal tersebut meliputi jual beli barcode hingga penggunaan kode akses yang tidak sinkron dengan identitas kendaraan yang terdaftar di sistem. Untuk itu, Winardi menegaskan bahwa pengawasan ke depan akan diperketat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk partisipasi aktif dari masyarakat.
Merespons temuan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulut, Pricylia Rondo, memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah proaktif Polda Sulut dalam menginisiasi sinergi pengawasan ini.
Menurutnya, kehadiran seluruh elemen terkait dalam rakor menunjukkan adanya visi yang sama untuk menyelesaikan persoalan distribusi BBM yang selama ini kerap dikeluhkan oleh warga Bumi Nyiur Melambai.
"Kami sangat mengapresiasi Polda Sulawesi Utara, khususnya Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran yang telah menginisiasi pertemuan ini. Seluruh rekomendasi yang dihasilkan menjadi langkah konkret yang akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara," ujar Pricylia.
Sebagai bentuk tindak lanjut nyata, seluruh pihak menyepakati pelaksanaan pemantauan intensif dalam beberapa pekan ke depan. Komisi II DPRD Sulut juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana operasi gabungan yang akan diterjunkan langsung untuk memeriksa rantai pasok dan kondisi riil di setiap SPBU.
Ia juga menggarisbawahi ketegasan aparat penegak hukum yang berkomitmen melakukan penindakan tanpa tebang pilih terhadap para pelaku penyelewengan BBM bersubsidi.
"Tidak ada perlakuan berbeda terhadap siapa pun. Siapa saja yang terbukti melanggar aturan dalam penyaluran BBM subsidi harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Pricylia.
Melalui kolaborasi terintegrasi ini, tata kelola penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Utara diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran, sehingga alokasi anggaran subsidi negara benar-benar menyasar masyarakat yang berhak menerima. (*/ven)
