 |
| Tampak ketiga legislator Sulut saat menerima dokumen tuntutan dari Forum Perjuangan Masyarakat Kambahu, Rabu (15/7). Foto: Istiemewa |
SULUT, Komentar.co - Tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menerima kedatangan puluhan warga yang tergabung dalam Forum Perjuangan Masyarakat Kambahu di halaman Kantor DPRD Sulut, Rabu (15/7/2026).
Kedatangan massa dalam aksi damai tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi terkait konflik agraria yang terjadi di wilayah Kambahu, Makawide, Kota Bitung.
Aspirasi warga diterima langsung oleh legislator Sulut, yakni Paula Runtuwene, Louis Schramm, dan Nick Lomban.
Dalam aksi tersebut, perwakilan masyarakat menyerahkan dokumen resmi berisi tuntutan dan poin-poin aspirasi sebagai bentuk harapan agar persoalan lahan yang mereka hadapi segera mendapat perhatian serta penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mewakili kelembagaan DPRD Sulut, Louis Schramm memberikan apresiasi tinggi kepada perwakilan masyarakat yang telah menyampaikan tuntutan secara tertib, damai, dan bermartabat.
Ia menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi yang telah diserahkan akan segera dipelajari untuk kemudian diteruskan kepada pimpinan dewan.
"Seluruh aspirasi yang diterima akan dipelajari serta diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan kewenangan yang berlaku, termasuk melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait," ujar Louis Schramm yang diiyakan oleh Paula Runtuwene dan Nick Lomban di hadapan massa aksi.
Prosesi penyerahan dokumen tuntutan ditutup dengan jabat tangan antara legislator dan perwakilan warga. Momentum ini menjadi simbol komitmen bersama untuk membangun komunikasi yang konstruktif dalam mencari solusi berkeadilan atas konflik agraria di Kambahu.
Hingga massa membubarkan diri, aksi penyampaian pendapat ini berjalan aman, tertib, dan kondusif di bawah pengawalan aparat kepolisian. DPRD Sulut kembali menegaskan perannya sebagai rumah aspirasi yang siap memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur dialog, musyawarah, dan mekanisme hukum. (*/ven)
