Minsel, Komentar.co - Pemerintahan di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) di bawah pimpinan Bupati Christiany Euginia Paruntu (CEP) tak lama lagi akan berakhir.
Sebut saja proyek Pohon Gaharu yang menelan biaya mencapai kurang lebih Rp 20 miliar. Sampai sekarang hampir tak dapat terlihat bekasnya.
Bagitu pula Green House seharga kurang lebih Rp 15 miliar. Kondisinya sekarang sungguh memprihatinkan, rusak dan tak dapat difungsikan.
Baca juga: Proyek Irigasi Tongop Rp 4,1 Miliar Terancam Mubasir, Fungsi Kejari Sebagai TP4D Dipertanyakan
Bukan hanya itu saja, sejumlah proyek pengadaan bibit baik itu pisang, bawang putih, kelapa dan buah-buahan juga terbilang gagal serta tak memberi hasil.Kasusnya pun saat ini telah sampai ke Aparat Penegak Hukum.
Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Minsel, Jhon Senduk mengatakan, tidak sedikit anggaran yang telah digelontorkan. Untuk tahun 2019 saja untuk seluruh pengadaan bibit dengan total Rp24,3 miliar.
Menurutnya ada kesalahan mulai dari tahap perencanaan, sampai pada pelaksanaan. Atau bukan tidak mungkin proyek-proyek tersebut dirancang untuk demikian. Hal ini karena memang semenjak 'usai' dikerjakan, tidak dimanfaatkan.
"Apakah memang proyek-proyek ini dirancang yang penting ada bukti dikerjakan atau ada hal lain. Kan yang seperti ini banyak di Minsel, berguna atau tidak itu persoalan kebelakang. Belum lagi kalau kita mengulik kualitas dan kuantitasnya. Jadi memang sangat patut disayangkan bila proyek-proyek ini hanya di desain tanpa harus ada nilai manfaat," jelasnya.
Pensiunan eselon II di Pemkab Minsel ini juga menyinggung dana hibah baik di KONI maupun PMI yang diduga minim memberi manfaat bagi stakeholder-nya, apalagi pada masyarakat.
"Harusnya hibah seperti ini yang dipangkas dan dialihkan ke anggaran lebih bermanfaat. Jangan sampai dana hibah ini kemudian diperuntukkan bagi pribadi, semoga saja tidak demikian. Intinya disini untuk kedepan lagi terjadi. Anggaran disusun harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," kunci Senduk. (Meyvo)
