 |
| Diskusi dialektika bertajuk Ngopi Bareng JIPS dengan tema "Hutan Sulut untuk Masa Depan: Strategi Hijau YSK-Victory" yang dilaksanakan di Lapangan Tembak Rimba Rawa, Kompleks Kantor Dishut Sulut Senin (25/5). |
SULUT, Komentar.co - Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Dishut Sulut) sukses mengamankan kucuran dana bantuan global senilai Rp6,2 miliar untuk tahun 2026.
Dana bantuan internasional ini didapatkan setelah Dishut Sulut berhasil menerjemahkan arahan strategis Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, yang menuntut adanya inovasi program di tengah pengetatan dan efisiensi anggaran saat ini.
Langkah taktis ini diwujudkan melalui penyusunan program berbasis visi-misi Gubernur Yulius Selvanus bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK-Victory). Program hijau tersebut kemudian diajukan ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara, Rainier Nicko Dondokambey, menegaskan bahwa posisi Dishut Sulut dalam program ini bersifat sebagai penerima manfaat program (beneficiary), bukan sebagai pengelola dana secara langsung.
Hal ini disampaikannya dalam forum diskusi dialektika "Ngopi Bareng Jurnalis Independen Pemprov Sulut (JIPS)" bertajuk “Hutan Sulut untuk Masa Depan: Strategi Hijau YSK-Victory” di Lapangan Tembak Rimba Rawa, Kompleks Kantor Dishut Sulut, Jalan Pomurow, Manado, Senin (25/5/2026).
"Berdasarkan program yang telah disusun kemudian diusulkan, kami kemudian menerima manfaat program ini, bukan sebagai pengelola dana," ujar Rainier di hadapan awak media.
Karena posisi tersebut, Rainier menjelaskan bahwa pemenuhan target-target capaian lingkungan tetap menjadi tanggung jawab daerah, di mana Dishut Sulut akan terlibat aktif dan melekat dalam setiap tahapan implementasi program di lapangan.
"Jadi target program itu kita capai. Sebagai penerima manfaat program ini, maka tentunya Dinas Kehutanan Sulut pun dilibatkan," katanya.
Diketahui, guna menjaga akuntabilitas keuangan, BPDLH menunjuk yayasan konservasi independen sebagai lembaga perantara (intermediary), salah satunya berasal dari Makassar. Yayasan inilah yang nantinya mengelola dana operasional dan mengawal langsung program-program teknis di bawah koordinasi Dinas Kehutanan Sulut.
Secara nasional, dana ekosistem global yang disalurkan melalui BPDLH ini diperuntukkan guna mendanai aksi mitigasi perubahan iklim, percepatan rehabilitasi lahan kritis, serta restorasi kawasan hutan dan lahan gambut.
Intervensi program menyasar langsung dari level pemerintahan daerah hingga ke tingkat tapak (masyarakat akar rumput) di puluhan provinsi rawan degradasi lingkungan.
Pada fase penyerapan anggaran berjalan saat ini, Sulawesi Utara masuk dalam daftar wilayah prioritas distribusi bersama sejumlah provinsi lain di Indonesia, seperti Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Seluruh aktivitas pengelolaan lingkungan ini dijalankan secara kolaboratif antara kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga perantara eksternal.
Turut hadir pada kegaitan ini, Kepala Balai Taman Nasional Bunaken, I Ketut Catur Marbawa
dan jajaran, Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem di Dishut Sulut, Roy Pandawa, para pegawai dilingkup Dishut Sulut serta awak media yang tergabung dalam Jurnalis Independen Pemprov Sulut. (*/ven)
